KENDARI – Ketua Dewan pimpinan Pusat (DPP) Flast Respon Nusantara (FRN), Agus Flores SH,. MH, Bakal membentuk Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Multi Tugas pengawasan terkait dugaan adanya tambang liar dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Organisasi FRN berjalan dalam lingkup pengawasan terhadap minerba pertambangan dan dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi (Tampa dokumen), Diduga seringkali di gunakan oleh pihak kontraktor pertambangan.
” Sering terjadi di area tambang pasti akan ada dugaan menggunakan BBM subsidi yang disalurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Agus Flores, disalah satu hotel kota Kendari, Kamis (8/9/2022)
Lebih lanjut, Agus Flores mengatakan, Kita sudah ketahui bersama bahwa wilayah Sultra merupakan wilayah pertambangan ore nikel, Kalimantan ataupun daerah lainnya menjadi target pengawasan FRN. Daerah Sultra telah terbukti adanya permasalahan terkait pertambangan yang menandakan penyitaan alat berat eksavator oleh pihak Polisi Daerah (Polda) Sultra.
” Polda Sultra sudah melakukan penyitaan alat berat excavator sebanyak 28 unit, Dengan ini FRN ketika dapat informasi maka kami harus bereaksi cepat datang ke sultra untuk mengawal dan menelusuri yang sebelumnya pihak mabes polri sudah tersangkakan oknum yang mungkin saja ada kaitannya dengan penangkapan alat berat ini,” terangnya.
Menurutnya, Sementara yang paling penting disini adalah ada dugaan penggelapan pajak sebab kami duga alat-berat yang digunakan di area pertambangan banyak tidak patuh bayar pajak.
” Dalam penangkapan alat berat eksavator di duga pula para penambang liar tidak membayarkan pajak kepada negara,” tutupnya (Red-CL)
