banner 728x90 banner 728x90
BERITA  

Ketua DPD PPWI La Songo Tidak Tinggal Diam Menyikapi Persoalan Aras Moita yang di Adukan Ke Polda Sultra Oleh Kades Tanjunglaimeo

banner 120x600
banner 325x300 banner 325x300

Spiritline.id,Kendari-Delik Pers bergulir di meja penyidik Siber Krimsus Polda Sultra yang kini ramai diperbincangkan di kalangan penggiat media di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kronologis disampaikan oleh Ketua DPD-PPWI Sultra La Songo kepada media ini bertempat di Coffe Story (29/19/2021) bahwa adanya salahsatu wartawan media oneline yang juga tergabung pada PPWI Sultra yang terlapor di Polda Sultra oleh kepala desa Tanjung Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara yang berkonten pencemaran nama baik.

banner 325x300

Penjelasan yang dikutip dari Aras Moita bahwa “awalnya, kepala desa Tanjung Laimeo yang dilaporkan ke polres Konawe Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya ditemukan kerugian negara sebesar Rp.94.000.000 lalu kemudian oknum kades tersebut tidak menerima dan merasa terganggu sehingga kades tersebut juga melaporkan Aras Moita ke Polda Sultra.
Sehubungan dengan hal itu, pendapat hukum bermunculan dari berbagai kalangan aktivis dan Advokasi, salahsatunya hal yang disampaikan oleh Khalid Usman SH.MH, seorang Advokat, konsultan Hukum saat konprensi Pers di salah satu warkop di Kendari.

Berkaitan dengan adanya penyelidikan dugaan tindak pidana dibidang informasi dan
transaksi elektronik berupa postingan link berita berkonten pencemaran nama baik yang
diunggah melalui media sosial Facebook (FB) tentang dugaan aroma korupsi
pembangunan jembatan tambatan perahu di Desa Tanjung Laimeo T.A. 2018
berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3)
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310
Ayat (1) dan (2) dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

PERMASALAHAN (PROBLEM STATMENT)

  1. Bahwa pada tanggal 7 (tujuh) bulan Mei 2021 pihak Kepolisian Daerah Sulawesi
    Tenggara memberikan undangan klarifikasi kepada Aras Moita terkait adanya
    dugaan tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik berupa
    postingan link berita berkonten pencemaran nama baik yang diunggah oleh Sdr Aras Moita (terlapor) melalui
    media sosial Facebook (FB) tentang dugaan aroma korupsi pembangunan
    jembatan tambatan perahu di Desa Tanjung Laimeo T.A. 2018 berdasarkan
    sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3)
    Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    dan atau Pasal 310 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP.
  2. Bahwa hal tersebut berdasarkan surat pengaduan dari Kades Tanjung Laimeo (Abidin) pada tanggal 8
    (delapan) 2021 tentang dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan
    oleh Aras Moita.
  3. Bahwa terkait hal tersebut, telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan
    Nomor : Sprin.Lidik/178/IV/2021/Dit.Reskrimsus, tanggal 27 April 2021.

Kasus Posisi (Statement of facts)

  1. Bahwa Aras Moita berprofesi sebagai Wartawan yang melakukan pekerjaan dan
    kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya.
  2. Bahwa postingan link berita yang diunggah oleh Aras Moita melalui media sosial
    Facebook (FB) merupakan salah satu bagian dari profesinya sebagai wartawan
    dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yaitu memberikan informasi aktual yang
    sebenar-benarnya terjadi. Dan dalam menjalankan tugasnya, wartawan
    mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menyatakan bahwa “Dalam
    melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.
  3. Bahwa postingan link berita yang diunggah oleh Aras Moita yang berprofesi
    sebagai wartawan ialah untuk memenuhi hak atas informasi (right to information)
    dan hak untuk tahu (right to know) dari masyarakat yang notabene adalah
    menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (obligation to fulfil). Karena
    itulah, sebagaimana tercantum dalam Pasal UU 40 Tahun 1999, dinyatakan
    bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
  4. Bahwa selain itu juga, wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan
    tugas jurnalistik berdasarkan UU Pers tidak dapat dijerat dengan UU ITE kerena
    telah menerapkan kode etik jurnalistik, yang artinya wartawan yang
    melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999
    tentang Pers dilindungi Haknya, jika dalam tugas jurnalistiknya tersebut ada
    complain dari masyarakat terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
  5. Bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa “orang yang
    melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak boleh
    dipidana”. Karena itulah wartawan terkait tugas dan profesinya tak bisa disasar
    UU ITE.
  6. Bahwa berdasarkan keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika,
    Jaksa Agung dan Kapolri soal pedoman implementasi Pasal 27 ayat (1), (2), (3)
    dan (4); Pasal 28 ayat (2) Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE. Dalam pedoman
    implementsi pasal huruf “L” dijelaskan : “ Untuk pemberitaan di internet yang
    dilakukan oleh institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai
    dengan ketentuan UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers, di berlakukan
    mekanisme UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex spesialis, bukan
    Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan
    Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi menguggah tulisan pribadinya di
    media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat
    (3).” Dengan demikian pers yang bekerja benar sesuai UU Pers, tidak dapat lagi
    dijerat Pasal 27 ayat (3).
  7. Bahwa selanjutnya, Aras Moita memiliki identitas yang lengkap sebagai
    wartawan dan melakukan pekerjaan jurnalistiknya sesuai dengan ketentuan UU
    Pers dan juga Kode Etik Wartawan.

” Sekertaris DPD-PPWI Sultra (Agussalim) menambahkan bahwa ” karya jurnalistik adalah delik Pers yang tidak seharusnya dibawa ke persoalan UU IT dan tidak boleh di BAP sehingga kami menganalisa persoalan ini terkesan di paksakan bergulir di meja penyidik Siber, Polda Sultra.
Padahal dalam pasal 8 UU Pers dinyatakan dalam menjalankan tugas, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Merujuk pada KUHP dan pasal 18 UU Pers ”

tutupnya. TIM.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *