banner 728x90 banner 728x90
BERITA  

Pemuda Konawe Utara  dan Gerakan Pemuda  Sulawesi Tenggara Melakukan Aksi di Kantor Dinhut Sultra dan Gakkum Wil.Sultra, Terkait  Adanya  IPPKH.PT.KMS-27 Yang Masih Berjalan

banner 120x600
banner 325x300 banner 325x300

Kendari,Spiritline.Id.
Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di datangi masa aksi yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Bersatu melakukan aksi unjuk rasa terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang di kantongi PT.KMS-27 yang sementara berjalan.

banner 325x300

Selain Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, masa aksi juga mendatangi Gakkum Wil.Sultra dengan persoalan yang sama, sebagaimana salah satu poin pernyataan yang mereka sampaikan.
“Tuntutan kami hari ini adalah meminta Dinas Kehutanan  Sultra agar merekomendasikan pencabutan Izin IPPKH ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  karena Kami duga  ada kejanggalan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.KMS-27

sahril Gunawan Saat  Orasi Menjelaskan.  pihaknya telah menelusuri berbagai perizinan yang berkaitan dengan PT KMS-27, Bahwa PT KMS 27 Tidak Terdaftar sebagai Pemegang IUP Di Blok Mandiodo.

“PT KMS 27 Tidak terdaftar Sebagai Pemegang Iup Di Blok Mandiodo Karena Kami Sudah cek di Data Minerba  one Map Bahwa PT KMS 27 Tidak terdaftar sebagai Pemegang IUP, yang  Ada Hanya PT Antam Tbk”

” Beberapa Putusan Mahkamah Agung Tidak ada Satupun Yang Menguatkan PT KMS 27 dalam Status Quo ( Tumpang Tindih)  dengan PT Antam , Surat  No T-1502/MB.04/DJB.M/2021 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung  Dari Dirjen Minerba Memperkuat Lagi Bahwa PT KMS 27 Tidak mempunyai Kekuatan Sehingga Berdasarkan Surat Itu PT Antam Tbk Berhak Melakukan Kegiatan Sepenuhnya Diblok Mandiodo ” Imbuhnya

“Saya Sampaikan Bahwa Yang Berhak Melakukan Kegiatan Disana adalah PT Antam Tbk Sesuai Beberapa Putusan Mahkamah Agung Dan Surat Dari Kementerian ESDM RI Melalui Dirjen Minerba ” tutupnya

Sementara Dinas Kehutanan Sultra melalui perwakilannya Mengatakan Bahwa Untuk Kasus Ini pihaknya akan Berkoordinasi dulu karena ini semua Kewenangan Pusat KLHK RI dan  mereka juga  mengatakan bahwa Kasus Ini Juga Sudah Dalam Proses Di Pusat untuk Di kaji Terkait IPPKH PT KMS 27

Disisi lain Gakkum Wilayah Sulawesi Menerima Masaa Aksi Dan Mengatakan  Akan Segera Memproses Aduan Ini Hingga Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK ) Karena Disana Ada Bidang Bidang Yang Sesuai Tupoksinya Terkait Rekomendasi Pencabutan IPPKH PT KMS 27 .

Tim

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *