Spiritline.Id,Langara-Polemik investasi pertambangan di Pulau Wawonii Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menorehkan ketidakpastian pelayanan publik, dan ketidakadilan bagi semua pihak. Hingga detik ini menimbulkan keresahan sosial bagi semua lapisan masyarakat.
Bahkan persoalan tersebut telah sampai di Pemerintah Pusat yang memiliki kewajiban hukum, dan sebagai pelayan publik aparatur penyelenggaraan negara yang baik. Tentu semua pihak berharap besar penegakan dilakukan dengan seadil-adilnya.
DPN Masyarakat Pertambangan Indonesia sebelumnya telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo melalui surat agar segera meninjau kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GKP yang ada di Wilayah Pulau kecil pesisir, yang juga saat ini menimbulkan gejolak pro dan kontra.
Sekretaris Jenderal DPN MPI yang juga merupakan putra Daerah Wawonii, Tayeb Demara meyerukan kepada semua pihak agar mengedepenkan yang cara-cara musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan segala persoala sosial yang terjadi.
”Dalam kapasitas anak daerah saya berpendapat lain dengan teman teman bahkan mungkin mayoritas keluarga besar yang ada di Pulau wawonii. Pulau ini sangat tidak pantas untuk dilakukan produksi pertambangan Mineral maupun Logam atau Non Logam,” Ungkap Tayeb Demara dalam siaran persnya, Rabu (23/3/22) sore.
Sehingga, lanjut dia, Atas dasar pulau ini masih banyak memiliki hasil, dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam capaian kemakmuran secara ekonomi. Namun sebagai warga negara yang baik dirinya juga mendukung pemerintah jika memang harus melakukan investasi industri pertambangan.
“Dengan catatanya adalah hadirkan semangat Nawacita di Pulau Wawonii. Dan kepada semua pihak agar mengedepankan yang cara-cara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala persoala sosial yang terjadi di Pulau Wawonii,” terangnya.
Masih dalam uraiannya, Tayeb Demara meyinggung perihal membangun Indonesia dari pinggiran Kampung dan dahulukan anak Kampung itu sendiri agar semangat memiliki bersama atas bumi, dan air Indonesia hadir ditengah keluarga masyarakat Wawonii.
”Sebagai salah satu deklarator kabupaten Konawe kepulauan tentu berkewajiban mengawal dan menginturupsi segala proses pembangunan dan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di kabupaten Konawe kepulauan,” cetusnya.
” Dan saya berpesan kepada seluruh masyarakat Wawonii agar tidak terpancing atas isu apapun yang akan memecah belah persaudaraan kita, mari kita membangun Indonesia dari pinggiran Kampung dan dahulukan anak Kampung itu sendiri agar semangat memiliki bersama atas bumi dan air Indoensia hadir ditengah keluarga masyarakat Wawonii,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Tayeb memberikan solusi dari dampak investasi perusahaan tambang yang saat ini sedang melakukan eksplorasi. Karena dampak investasi itu dua hal, yaitu diuntungkan atau dirugikan.
Hal ini sangat sensitif atas dialog like disliked . Maka ia mempertegas bahwa kewajiban MPI sebagai lembaga adalah memberikan edukasi, advokasi dan pendampingan kepada masyarakat hingga pemahaman soal industri pertambangan adalah nyata, tertata, dan terukur dalam menjemput peradaban Energi Baru Terbarukan yang saat ini Dunia Internasional sedang sibuk menjawab kebutuhannya.
“Wawonii adalah Pulau yang rahmatan Lil Alami. Semoga bisa manfaat bagi banyak Orang sekalipun saya adalah tumbalnya,” tutup Fungsionaris PPK Kosgoro 1957 ini.
Tim
